Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK)

Izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu (IUPHHK) merupakan izin yang diberikan untuk memanfaatkan hasil hutan berupa kayu melalui kegiatan pemanenan, pengangkutan, dan pemasaran untuk jangka waktu dan volume tersebut.

IUPHHK-HA dikenal dengan istilah lama sebagai hak pengusahaan hutan (HPH). Jangka waktu yang diberikan IUPHHK dalam hutan alam pada hutan produksi yaitu paling lama 55 tahun dan dapat diperpanjang berdasarkan evaluasi setiap 5 tahun oleh Menteri LHK. IUPHHK-HA dapat diberikan kepada perorangan, koperasi, BUMS Indonesia, BUMN, dan BUMD.

Merupakan izin usaha yang diberikan untuk membangun kawasan dalam hutan alam pada hutan produksi yang memiliki ekosistem penting sehingga dapat dipertahankan fungsi dan keterwakilannya melalui kegiatan pemeliharaan, perlindungan, dan pemulihan ekosistem hutan termasuk penanaman, pengayaan, penjarangan, penangkaran satwa, pelepasliaran flora dan fauna, serta unsur non hayati untuk mengembalikan unsur hayati sehingga tercapai keseimbangan hayati dan ekosistemnya. Apabila kegiatan restorasi ekosistem dalam hutan alam telah diperoleh keseimbangan, dapat diberikan IUPHHK-HA.

Jangka waktu IUPHHK-RE diberikan paling lama 100 tahun. Izin usaha ini hanya diberikan sekali dan tidak dapat diperpanjang. Pengelolaan hutan oleh pemegang izin dievaluasi setiap 5 tahun oleh Menteri LHK. IUPHHK-RE dapat diberikan kepada koperasi, BUMS Indonesia, BUMN, dan BUMD.

Izin ini diberikan untuk pengusahaan hutan tanaman pada hutan produksi, dapat berupa hutan tanaman industri (HTI), hutan tanaman rakyat (HTR), ataupun hutan tanaman hasil rehabilitasi (HTHR). Jangka waktu IUPHHK-HT diberikan selama 100 tahun, diberikan sekali, dan tidak dapat diperpanjang. Pelaksanaan izin ini dievaluasi oleh Menteri LHK setiap 5 tahun sekali.

IUPHHK-HTI dapat diberikan kepada koperasi, BUMS Indonesia, BUMN, dan BUMD. IUPHHK-HTR dapat diberikan kepada perorangan dan koperasi. Sedangkan IUPHHK-HTHR dapat diberikan kepada perorangan, koperasi, BUMS Indonesia, dan BUMD.

PP No. 6 tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan